• Selasa, 16 Agustus 2022

IUP yang Ditandatangani Mardani H Maming Tidak Dipersoalkan dalam Putusan

- Jumat, 24 Juni 2022 | 10:46 WIB
Mardani H Maming (kiri) dan penasehat hukumnya, Irfan Idham (kanan) saat memberi keterangan kepada pewarta
Mardani H Maming (kiri) dan penasehat hukumnya, Irfan Idham (kanan) saat memberi keterangan kepada pewarta

Jakarta, beritayudha.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Korupsi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tidak mempersoalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditandatangani bekas Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. Dalam sidang putusan, Rabu 22 Juni 2022, majelis hakim memvonis terdakwa bekas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, bersalah menerima suap karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang Tipikor) dan bukan karena tindakannya dalam merekomendasikan IUP (Pasal 12b).

“Ini menunjukkan bahwa pelimpahan IUP kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) yang ditandatangani oleh Pak Mardani tidak terkait dengan suap yang diterima oleh Dwidjono,” kata kuasa hukum Mardani, Irfan Idham, kepada pewarta di Jakarta, Kamis (23/6/2022), saat mengomentari putusan majelis hakim di Banjarmasin.

Dalam persidangan sebelumnya, Dwidjono juga menyatakan bahwa Mardani sebagai atasannya tidak menerima sepeser pun dari dugaan suap 27,65 miliar rupiah yang dia terima dari Direktur Utama PT PCN, mendiang Henri Soetio. Irfan menjelaskan bahwa proses penerbitan surat keputusan bupati sudah sesuai prosedur karena didasarkan atas rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan, paraf bagian hukum Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dua asistennya, dan status clean and clear atas IUP dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Kalaupun ada masalah lain dalam surat keputusan, misalnya terkait apakah IUP bisa dipindahtangankan pada saat itu (tahun 2011), semua itu bisa diperdebatkan secara hukum tapi ranahnya ada di pengadilan tata usaha negara,” kata Irfan.

Majelis hakim memvonis Dwidjono dua tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Majelis hakim menolak argumen penasihat hukum Dwidjono bahwa uang dari Henri kepada Dwidjono merupakan utang dan bukan suap.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai argumen tersebut tidak berdasar karena pinjaman dilakukan melalui rekening orang lain (seorang staf PT PCN), tanpa agunan apa pun, dan tanpa perjanjian utang piutang antara Henri dan Dwidjono. Bagi majelis, kenyataan tersebut membuktikan bahwa Henri dan Dwidjono menyadari mereka tengah melakukan perbuatan yang dilarang.

“Apa yang terjadi antara terdakwa dan Henri adalah upaya menyamarkan kejahatan yang dibuat seolah-olah pinjaman,” kata Ketua Majelis Hakim, Yusriansyah.

Namun, dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum soal jumlah suap yang diterima Dwidjono dari Henri. Majelis hakim menyebut suap itu berjumlah 13,65 miliar rupiah sementara jaksa dalam dakwaannya menyebut 27,65 miliar rupiah, yang terdiri dari 13,65 miliar rupiah ke rekening Yudhi Aaron, staf PT PCN, dan 14 miliar rupiah dari rekening PT PCN ke rekening PT Borneo Mandiri Prima Energi (PT BMPE), perusahaan milik Dwidjono yang menjual batubara ke PT PCN.

Menurut Irfan, itu berarti majelis hakim tidak ingin memasuki urusan bisnis antar perusahaan. “Ini menarik sebab, jika transaksi antar perusahaan dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang jelas, tidak ada alasan untuk mengkriminalisasinya,” katanya.

Halaman:

Editor: Mulyono Sri Hutomo

Tags

Terkini

X