Jakarta, beritayudha.com – Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pelaku usaha tetap memprioritaskan protokol new normal agar dijalankan sesuai dengan standar protokol Covid-19.
Pernyataan tersebut disampaikan Sufmi Dasco Ahmad saat menggelar pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) guna meninjau persiapan menghadapi new normal atau tatanan normal baru di sektor usaha.
“Dalam kesempatan ini, kami mendengar informasi yang luar biasa, dimana KADIN selama ini ternyata telah banyak bekerja selama 2 bulan terakhir. Mereka menjadi crisis center yang baik bagi dunia usaha melakukan panduan-panduan bagaimana dunia usaha harus dan terus bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19," tutur Dasco usai pertemuan dengan Ketua Umum KADIN di Menara KADIN, Jakarta, Jumat (29/5/2020).
Dalam pertemuan tersebut, politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyinggung sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menopang sebagian besar perekonomian nasional. Menurutnya, sektor UMKM membutuhkan stimulus agar bisa membangkitkan kembali roda perekonomian. Mengingat, lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM.
“Untuk itu kepada sektor swasta yang memberikan 87 persen dari penghasilan negara ini, kita akan buat gebrak sesuatu yang bisa sama-sama untuk menggerakkan ekonomi negara dalam new normal ini," jelas Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu.
Sebagai tindak lanjut, masih kata Dasco, Satgas Lawan Covid-19 DPR RI akan melakukan rapat gabungan dengan seluruh stakeholder untuk membahas penerapan tatanan hidup baru pada pekan depan. “Harus dipikirkan sebelum tatanan hidup baru diberlakukan, karena kita harus benar-benar siap, bagaimana menjalankan usaha tanpa abai protokol Covid-19,” papar legislator dapil Banten III itu.
Sementara itu, Ketua Umum KADIN Rosan Perkasa Roeslani dalam paparannya menyebutkan saat ini KADIN sedang menyiapkan tatanan new normal di masing-masing sektor usaha dengan tetap mengikuti arahan protokol Covid-19 yang sudah ditetapkan dari Pemerintah, walaupun dalam keadaan yang tidak mudah.
